Home / Pemerintah / Pendidikan

Selasa, 23 Juni 2026 - 19:15 WIB

Aceh Jadi Prioritas Revitalisasi Sekolah 2026, Abdul Mu’ti Tegaskan Komitmen Pendidikan Bermutu

mm Redaksi

Menteri Pendidikan Dasar da Menengah Prof Abdul Mu'ti didampingi Kadisdik Aceh dan Kadisdik Kota Banda Aceh meresmikan sejumlah sekolah penerima bantuan Program Revitalisasi Sekolah 2026 di Banda Aceh. Program ini memprioritaskan sekolah terdampak bencana, daerah 3T, dan sekolah rusak berat.

Menteri Pendidikan Dasar da Menengah Prof Abdul Mu'ti didampingi Kadisdik Aceh dan Kadisdik Kota Banda Aceh meresmikan sejumlah sekolah penerima bantuan Program Revitalisasi Sekolah 2026 di Banda Aceh. Program ini memprioritaskan sekolah terdampak bencana, daerah 3T, dan sekolah rusak berat.

Banda Aceh – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, meresmikan sejumlah sekolah penerima bantuan Program Revitalisasi Sekolah Tahun 2026 di Banda Aceh. Peresmian tersebut dipusatkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC Banda Aceh, Selasa (23/06/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin, S.Pd., MSP, serta para kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi sekolah dari semua jenjang pendidikan.

Dalam sambutannya, Prof. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada tahun 2026, terutama bagi sekolah yang terdampak bencana.

“Prioritas kami tahun 2026 adalah revitalisasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prioritas kedua adalah sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sedangkan prioritas ketiga adalah sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat,” ujarnya.

Mendikdasmen mengapresiasi hasil revitalisasi SLB YPAC Banda Aceh yang dinilai telah memberikan wajah baru bagi layanan pendidikan khusus.

“keberadaan fasilitas yang lebih baik diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah menerapkan empat pendekatan utama, yakni pengembangan pendidikan inklusif, penguatan layanan Sekolah Luar Biasa (SLB), layanan pendidikan berbasis keluarga, serta layanan pendidikan berbasis komunitas dan masyarakat.

“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Abdul Mu’ti.

Selain pembangunan sarana pendidikan, pemerintah juga memperkuat kualitas tenaga pendidik melalui program percepatan (crash program) bagi guru pendamping anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal.

Pemerintah juga menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk Aisyiyah, guna menghadirkan layanan pendidikan berbasis komunitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami kendala akses, transportasi, maupun kondisi ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti mengajak seluruh masyarakat untuk menghapus stigma terhadap anak berkebutuhan khusus dan memberikan dukungan penuh agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

“Kita tidak boleh memandang sebelah mata anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka harus diterima, didampingi, dan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang menjadi generasi Indonesia yang hebat,” tegasnya.

Terkait program revitalisasi sekolah di Aceh, Mendikdasmen menyebutkan bahwa hingga saat ini hampir 3.000 sekolah telah atau sedang direvitalisasi. Ia optimistis seluruh proyek revitalisasi sekolah tahun 2026 di Aceh dapat diselesaikan sebelum dimulainya Tahun Ajaran 2026-2027.

Pemerintah berharap revitalisasi tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, sehat, bersih, dan nyaman bagi peserta didik. Program ini juga sejalan dengan gerakan sekolah asri yang dicanangkan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.

“Dengan sekolah yang aman, sehat, bersih, dan indah, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik dan meraih masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya.(*)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Parlementarial

DPRA Godok Rancangan Qanun Penyelamatan Generasi Aceh dari Degradasi Moral

Pemerintah

Buka Puasa di Rumah Dinas Sekda Aceh Berlangsung Hangat, Gubernur Mualem dan Wakapolda Turut Hadir

Parlementarial

Momentum Maulid, Ketua DPRK Serukan Konsolidasi Umat untuk Tangkal Penyakit Sosial di Banda Aceh

Parlementarial

Tujuh Tahun Berturut-turut, Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Salurkan Sapi Kurban untuk Masyarakat

Parlementarial

Tuanku Muhammad Dipercaya Pimpin DPW Gema Keadilan Aceh, Ditetapkan Saat Munas di Jakarta

Parlementarial

DPRA Sebut Anggaran Lanjutan Venue PORA Aceh Jaya Diprioritaskan dalam APBA 2027

Parlementarial

Perdana Pascalibur Idul Fitri, Sekretariat DPRA Tegaskan Disiplin ASN dan Komitmen Layanan Publik

Parlementarial

Ketua DPRK Banda Aceh Terima Audiensi ANN Aceh, Dorong Nasyid Jadi Media Dakwah dan Kreativitas Generasi Muda