Banda Aceh – Kerja Tim Pemerintah Aceh yang mengurai antrean BBM di Aceh telah membuahkan hasil. PT Pertamina Patra Niaga sudah menambah penyaluran BBM untuk Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan informasi tersebut berdasarkan laporan terbaru dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
“Gubernur Mualem meminta laporan setiap saat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (4 Agustus 2026). “Beliau ingin masalah ini segera teratasi, sebab menyusahkan masyarakat.”
Mengenai kelangkaan BBM, sebagaimana laporan Sekda Nasir kepada Gubernur Mualem, disebutkan Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal sudah menambah penyaluran BBM, yaitu untuk Gasoil sebanyak 120,4 persen dan Gasoline sebanyak 109 persen dari kondisi penyaluran normalnya.
Informasi pernambahan penyaluran BBM tersebut langsung disampaikan Sales Branch Manager (SBM) Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat bersama Tim Pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Ruang Rapat Setda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (3 Agustus 2026).
Pertamina Patra Niaga juga ikut melakukan sidak lapangan bersama Pemerintah Aceh dan APH untuk monitoring ketersediaan stok BBM serta penertiban penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Tujuannya agar SPBU tidak melayani kendaraan telah memodifikasi tangkinya serta penggunaan kegiatan ilegal lainnya.
Untuk mengurai dan mengatur antrean, beberapa SPBU dilaporkan mulai menempatkan petugas marshalling dalam pengaturan antrean dan mengarahkan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di luar SPBU.
Selain itu, SPBU mulai melakukan mapping shift operator yang bertugas pada waktu ramai (peak hour) jam berangkat dan pulang kerja. Sedangkan, Fuel Terminal yang ada di Aceh melakukan penambahan jam operasional pada hari Minggu sebagai langkah menjaga ketahanan stok di SPBU.
SPBU juga harus siaga 24 Jam untuk menerima BBM diluar jam operasional sebagai langkah build up stok sebelum dilakukan penyaluran ke konsumen di esok harinya. Mereka, berkoordinasi dengan Organda terkait dengan pengisian armada Organda di SPBU agar mendapatkan prioritas.
Untuk ketertiban, Pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh melakukan konsolidasi data kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat untuk mengantisipasi nopol yang tidak terdaftar (bodong).
Sebagai langkah menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, Pemerintah Aceh menyiapkan Surat Gubernur Aceh yang mengatur pelayanan prioritas pengisian BBM bersubsidi di SPBU bagi kendaraan angkutan umum penumpang dan angkutan barang yang menggunakan pelat kuning.
“Selain itu, Pemerintah Aceh akan membentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh,” kata Nurlis.
Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan BBM bagi sektor transportasi dan distribusi logistik sehingga pelayanan kepada masyarakat serta aktivitas perekonomian tetap berjalan lancar di tengah meningkatnya kebutuhan BBM.
Nurlis menambahkan, Pemerintah Aceh terus melakukan evaluasi secara berkala bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, serta instansi terkait untuk kelancaran BBM.
“Tujuannya untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal,” katanya.
Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.(*)
Editor: Redaksi
