Banda Aceh – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan, melakukan audiensi dengan Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, di Pendopo Nanggroe, Banda Aceh, Minggu (31/05/2026).
Pertemuan tersebut menjadi agenda pembuka dalam rangkaian kunjungan kerja hari kedua Otto Hasibuan di Provinsi Aceh. Selain mempererat hubungan silaturahmi, audiensi itu juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan sejarah, pembangunan daerah, hingga penguatan hukum di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe Aceh menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan Wamenko Kumham Imipas beserta rombongan. Ia turut memaparkan sejarah panjang Aceh, asal-usul lembaga Wali Nanggroe, serta peran penting Aceh dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Selain aspek sejarah, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar juga menyoroti potensi sumber daya alam yang dimiliki Aceh. Menurutnya, kekayaan alam tersebut perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Wamenko Kumham Imipas ke Aceh. Pertemuan seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan Aceh dalam mendorong pembangunan, menjaga komunikasi, serta mengoptimalkan potensi daerah yang kami miliki,” ujar Teungku Malik Mahmud Al-Haythar.
Sementara itu, Otto Hasibuan menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan serta kesempatan untuk berdialog langsung dengan salah satu tokoh penting dalam sejarah Aceh.
“Saya sangat senang dapat berkunjung ke Aceh dan mendengar langsung berbagai cerita sejarah dari pelaku sejarah Aceh. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk memahami perjalanan daerah yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia,” ujar Otto.
Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, Otto juga menyinggung sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Aceh, termasuk persoalan banjir yang terjadi di beberapa wilayah. Ia menilai diperlukan langkah mitigasi, evaluasi, dan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
Lebih lanjut, Otto menegaskan bahwa Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan berpeluang menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional apabila dikelola dengan baik.
“Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, termasuk yang dimiliki Aceh. Karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan aspek hukum agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Audiensi tersebut turut membahas berbagai isu strategis lainnya, mulai dari pembangunan daerah, penguatan hukum dan hak asasi manusia, optimalisasi potensi sumber daya alam, hingga upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh. Pertemuan itu diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Aceh dalam mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Adv)
Editor: Redaksi
