Home / Parlementarial / Pemerintah

Jumat, 19 Juni 2026 - 03:18 WIB

Tgk Agam Harap Dugaan Pungli di Kawasan Wisata Iboih Ditangani Secara Transparan

mm Redaksi

Tgk Agam Harap Dugaan Pungli di Kawasan Wisata Iboih Ditangani Secara Transparan.Foto:Dok Ist

Tgk Agam Harap Dugaan Pungli di Kawasan Wisata Iboih Ditangani Secara Transparan.Foto:Dok Ist

Sabang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal Kota Sabang, Nazaruddin atau Tgk Agam, berharap pihak terkait dapat menindaklanjuti secara serius dan transparan berbagai informasi yang berkembang mengenai dugaan pungutan liar (pungli) maupun dugaan persoalan pengelolaan retribusi di kawasan wisata Iboih.

Menurutnya, setiap informasi yang telah menjadi perhatian publik perlu disikapi secara bijak dan profesional agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.

“Ketika sebuah persoalan sudah menjadi perhatian masyarakat, tentu perlu ada penjelasan dan langkah-langkah yang tepat dari pihak terkait agar informasi yang berkembang dapat diketahui secara jelas dan berimbang,” ujar Tgk Agam, Kamis (18/06/2026).

Ia menilai kawasan wisata merupakan aset penting bagi Kota Sabang yang harus dijaga bersama, baik dari sisi pelayanan, kenyamanan wisatawan, maupun tata kelola yang baik.

Karena itu, menurut Ketua Komisi IV DPRA tersebut, apabila terdapat laporan atau dugaan yang berkembang di masyarakat, maka perlu dilakukan penelusuran sesuai mekanisme yang berlaku sehingga fakta yang sebenarnya dapat diketahui.

“Sektor pariwisata merupakan salah satu kekuatan utama Sabang. Kita tentu berharap pengelolaannya berjalan dengan baik, transparan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah,” katanya.

Tgk Agam juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang kepada instansi terkait untuk melakukan klarifikasi maupun pendalaman terhadap informasi yang beredar.

Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sektor pariwisata.

“Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, tentu itu juga harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, jika ada hal-hal yang perlu dibenahi, maka dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi perbaikan ke depan,” ujarnya.

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak mengganggu upaya pembangunan dan pengembangan pariwisata Kota Sabang yang selama ini terus dilakukan oleh berbagai pihak.(*)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Wagub Fadhlullah: TPID harus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga

Parlementarial

Ketua DPRA Temui Wakil Ketua Baleg DPR RI, Bahas Masalah Revisi UUPA

Parlementarial

Ketua DPRA Zulfadhli Ingatkan Kapolda Aceh,Pokir Sepenuhnya Tanggungjawab Dinas setelah lahir DPA

Parlementarial

Tuanku Muhammad: Aceh Harus Lepas dari Ketergantungan Sistem Kelistrikan Sumbagut

Parlementarial

Anggota DPRA Ngoh Wan Bantu Pembangunan Meunasah dan Santuni Anak Yatim

Pemerintah

Sekda Aceh Pimpin Rapim Percepatan APBA 2026, Lanjut Sambut Menekraf di Bandara SIM

Pemerintah

Sekda Aceh Pimpin Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Jelang HKBN

Parlementarial

Perombakan di Banggar DPRA, Fuadri dan Raja Lukman Masuk Gantikan Irpannusir dan Iskandar Ali