Home / Pemerintah Aceh

Minggu, 16 Agustus 2026 - 19:57 WIB

Rapat Forkompimda Aceh Bahas Dinamika Kerusuhan pada Hari Damai Aceh

mm Redaksi

Rapat Forkopimda ini dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang sebelumnya telah mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.Foto:(Humas Aceh)

Rapat Forkopimda ini dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang sebelumnya telah mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.Foto:(Humas Aceh)

Banda Aceh – Dinamika kerusuhan yang diwarnai penaikan Bendera Bintang Bulan pada Hari Damai Aceh menjadi fokus diskusi dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Minggu (16 Agustus 2026).

Rapat Forkopimda ini dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang sebelumnya telah mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

“Arahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusahan yang terjadi di Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Peristiwa yang menonjol terjadi di Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh, pada Sabtu (15 Agustus 2026). Di sini terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan Bendera Bintang Bulan.

Sedangkan di Pendopo Gubernur yang tak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman, terjadi perusakan Lambang Negara Burung Garuda, penurunan Bendera Merah Putih, dan penaikan Bendera Bintang Bulan.

Nurlis menjelaskan Wagub Dek Fadh membuka rapat yang berlangsung sekitar dua jam. Rapat Forkopimda dihadiri seluruh unsur Forkopimda tersebut, menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Di antaranya adalah menjaga Aceh tetap aman, damai dan kondusif. “Semua pihak diminta menahan diri mencegah aksi serupa dan mengutamakan pendekatan persuasive,” kata Nurlis. “Menguatkan komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan eksponen masyarakat.”

Selain itu, Nurlis menambahkan, semua pihak diminta membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan, melalui himbauan. “Juga menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik kedepan,” kata Nurlis.

Sedangkan terhadap persoalan bendera, Pemerintah Aceh dan DPRA akan melakukan konsultasi ke Mendagri untuk adanya kepastian hukum.

Selain itu, Wagub mengimbau semua pihak di Aceh untuk sama-sama menciptakan keamanan dan kenyamanan di Aceh.

“Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusinya yang terbaik untuk rakyat Aceh,” kata Wagub Dek Fadh di Banda Aceh, Minggu (16 Agustus 2026).(*)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Pemerintah

‎M. Nasir Buka Forum Konsultasi Publik RKPA 2027, Dorong Pembangunan Tangguh dan Sinergi Pusat-Daerah

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh Berikan Gedung VVIP Bandara SIM untuk Layanan Haji 2026

Pemerintah

Gubernur Mualem Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II

Pemerintah Aceh

Kak Na Ajak Pengurus Dekranasda Inventarisir Pengrajin Terimbas Bencana

Pemerintah

Wagub Fadhlullah Hadiri Rakor Kemendagri, Pastikan Aceh Siap Sukseskan Program 3 Juta Rumah

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh Apresiasi Peluncuran Buku ‘Polda Aceh Meutuah’

Pemerintah

Sekda Aceh Tegaskan Pemanfaatan TKD Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat

Pemerintah

Wagub Aceh : Bantuan Rumah Rusak Bukti Nyata Negara Hadir untuk Rakyat