Home / Pemerintah Aceh

Minggu, 16 Agustus 2026 - 19:57 WIB

Rapat Forkompimda Aceh Bahas Dinamika Kerusuhan pada Hari Damai Aceh

mm Redaksi

Rapat Forkopimda ini dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang sebelumnya telah mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.Foto:(Humas Aceh)

Rapat Forkopimda ini dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang sebelumnya telah mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.Foto:(Humas Aceh)

Banda Aceh – Dinamika kerusuhan yang diwarnai penaikan Bendera Bintang Bulan pada Hari Damai Aceh menjadi fokus diskusi dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Minggu (16 Agustus 2026).

Rapat Forkopimda ini dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang sebelumnya telah mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

“Arahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusahan yang terjadi di Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Peristiwa yang menonjol terjadi di Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh, pada Sabtu (15 Agustus 2026). Di sini terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan Bendera Bintang Bulan.

Sedangkan di Pendopo Gubernur yang tak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman, terjadi perusakan Lambang Negara Burung Garuda, penurunan Bendera Merah Putih, dan penaikan Bendera Bintang Bulan.

Nurlis menjelaskan Wagub Dek Fadh membuka rapat yang berlangsung sekitar dua jam. Rapat Forkopimda dihadiri seluruh unsur Forkopimda tersebut, menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Di antaranya adalah menjaga Aceh tetap aman, damai dan kondusif. “Semua pihak diminta menahan diri mencegah aksi serupa dan mengutamakan pendekatan persuasive,” kata Nurlis. “Menguatkan komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan eksponen masyarakat.”

Selain itu, Nurlis menambahkan, semua pihak diminta membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan, melalui himbauan. “Juga menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik kedepan,” kata Nurlis.

Sedangkan terhadap persoalan bendera, Pemerintah Aceh dan DPRA akan melakukan konsultasi ke Mendagri untuk adanya kepastian hukum.

Selain itu, Wagub mengimbau semua pihak di Aceh untuk sama-sama menciptakan keamanan dan kenyamanan di Aceh.

“Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusinya yang terbaik untuk rakyat Aceh,” kata Wagub Dek Fadh di Banda Aceh, Minggu (16 Agustus 2026).(*)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Banjir dan Longsor di Wilayah Tengah Aceh, Mualem Kembali Ingatkan Potensi Bencana di Musim Hujan  

Pemerintah Aceh

Musrenbang 2027, Mualem Fokus Berantas Kemiskinan dan Mitigasi Bencana

Pemerintah Aceh

Susun Rancangan Pergub, Mualem Dorong Percepatan Palayaran Krueng Geukuh-Penang

Pemerintah

‎Wagub Aceh Bersama Mendagri dan Mensos Serahkan Bantuan untuk Korban Bencana Aceh Timur

Pemerintah Aceh

Mualem Lepas Kloter Perdana Calon Jemaah Haji Aceh, Ingatkan Bersihkan Hati dan Jaga Kesehatan

Pemerintah Aceh

Plt Sekda Aceh Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Kantor PWI Aceh

Pemerintah Aceh

Tanah Adat Aceh Tengah Tak Kunjung Tuntas, Wali Nanggroe: Ini Persoalan Bersama

Pemerintah Aceh

Wali Nanggroe Minta Status Blang Padang Diselesaikan Berbasis Sejarah dan Hukum