Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatra di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (12/08/2026).
Rakor Forkopimda Regional Sumatra ini diikuti oleh unsur kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota), ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Pangdam, Kapolda, serta Kapolres dari 10 provinsi di Pulau Sumatra.
Forum strategis tersebut dihadiri secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta sejumlah pejabat tinggi kementerian terkait.
Sementara itu, delegasi Aceh yang mendampingi Ketua DPRA terdiri atas Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta unsur pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh, Polda Aceh, dan Kodam Iskandar Muda.
Usai pembukaan acara, Zulfadhli yang akrab disapa Abang Samalanga menekankan bahwa pertemuan para pemangku kebijakan se-Sumatra ini sangat krusial untuk membangun sinergitas kepemimpinan demi memajukan pembangunan regional.
Menurutnya, Pulau Sumatra yang mencakup 10 provinsi memiliki potensi besar.
Jika seluruh daerah bersatu dan memperkuat kerja sama di sektor ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, investasi, dan sektor strategis lainnya, maka pertumbuhan ekonomi regional dapat dipacu lebih cepat.
“Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan langkah-langkah nyata agar sinergitas ini berwujud dalam bentuk kerja sama yang konkret. Tentu, hal tersebut memerlukan dukungan yang optimal dari pemerintah pusat,” ujar Zulfadhli.
Zulfadhli berharap Rakor Forkopimda Regional Sumatra ini mampu menghasilkan konsensus bersama yang bersifat aplikatif, serta melahirkan kerja sama yang nyata dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Sumatra.
Di kesempatan itu, Zulfadhli juga menyingung tentang sejumlah persoalan pembangunan infrastruktur penting yang dapat menyatukan Sumatra.
Ia juga menyampaikan harapan, forum Forkopimda mempercepat konektivitas infrastruktur, seperti kelanjutan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) serta optimalisasi jalur logistik laut dan udara, yang berdampak langsung pada kelancaran arus barang dan jasa ke Aceh.
Sebagai pintu gerbang barat Indonesia, Aceh memiliki peluang besar untuk menarik investasi luar negeri (terutama dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand melalui kerangka kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle / IMT-GT).
Keikutsertaan aktif pimpinan legislatif dan eksekutif Aceh (DPRA dan Pemerintah Aceh) menunjukkan kesiapan daerah dalam menyelaraskan regulasi investasi.
Keikutsertaan unsur TNI, Polri dan Kejaksaan pada Rakor Forkopimda ini, juga bagian penting dan sekaligus menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari stabilitas keamanan.
Koordinasi lintas sektoral ini penting untuk mengantisipasi potensi kerawanan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Aceh maupun regional Sumatra, demikian Zulfadhli.(*)
Editor: Redaksi
