Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Aceh (DPRA), Muhammad Rizky, mendesak Pemerintah Aceh segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga dan distribusi semen menyusul kelangkaan serta lonjakan harga yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh dalam sepekan terakhir.
Menurut Rizky, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai dinamika pasar semata karena berpotensi menghambat aktivitas masyarakat, sektor konstruksi, serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Kelangkaan semen ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang sedang membangun rumah, pelaku usaha konstruksi, hingga proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan kepastian pasokan material,” kata Rizky, Jumat, 31 Juli 2026.
Rizky menilai Aceh yang memiliki industri semen seharusnya tidak mengalami persoalan distribusi yang berkepanjangan. Karena itu, Pemerintah Aceh diminta segera mengevaluasi tata niaga dan sistem distribusi agar pasokan kembali normal serta harga di pasaran lebih terkendali.
Rizky juga meminta Pemerintah Aceh segera memanggil seluruh pemangku kepentingan, mulai dari produsen, distributor, hingga instansi terkait untuk mengidentifikasi penyebab utama kelangkaan semen.
Apabila ditemukan praktik penimbunan, permainan distribusi, atau tindakan lain yang merugikan masyarakat, kata Rizky, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan distribusi. Pemerintah Aceh harus memastikan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Menurut Rizky, Fraksi Partai Golkar DPRA akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat. Kata Rizky, kelancaran distribusi semen juga berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi, terutama di wilayah yang masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ia berharap Pemerintah Aceh tidak hanya bersikap reaktif dalam menangani persoalan tersebut, tetapi juga mampu membangun sistem distribusi yang lebih efektif agar masalah serupa tidak terus berulang.
“Pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan semen di seluruh wilayah Aceh sehingga pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal kembali,” kata Rizky.(*)
Editor: Redaksi
