Berita Populer

Home / Pemerintah / Pemerintah Aceh

Sabtu, 28 Februari 2026 - 01:10 WIB

Hadiri Rapat Satgas, Wagub Fadhlullah Tekankan Efektivitas Rehab-Rekon

mm Redaksi

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi & Rekontruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara & Provinsi Sumatera Barat di Ruang Rapat Lantai 14, Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jum'at, 27 Februari 2026
Turut hadir dalam Rakor MenkoPolhukam, Menko Infrastruktur, Menko PMK, Menko Pembangunan Masyarakat, Mendagri, Menteri Bappenas.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi & Rekontruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara & Provinsi Sumatera Barat di Ruang Rapat Lantai 14, Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jum'at, 27 Februari 2026 Turut hadir dalam Rakor MenkoPolhukam, Menko Infrastruktur, Menko PMK, Menko Pembangunan Masyarakat, Mendagri, Menteri Bappenas.

Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diselenggarakan di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (27/02/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut bertujuan untuk membahas progres pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta menyepakati dan menetapkan Rencana Induk Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai acuan bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, Wagub Fadhlullah menyoroti pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak serta meminta kejelasan realisasi hunian tetap (huntap), khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bireuen yang telah hampir tiga bulan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

Selain itu, Fadhlullah juga meminta Bappenas untuk meninjau kembali sejumlah program di daerah yang tidak terdampak bencana namun masuk dalam skema perencanaan di luar kegiatan kebencanaan. Ia menilai, penyesuaian program tersebut penting dilakukan agar fokus serta efektivitas anggaran benar-benar diarahkan secara optimal kepada wilayah yang terdampak bencana sehingga fokus rehabilitasi dan rekonstruksi lebih tepat sasaran.

“Ada beberapa program yang kami lihat di Bappenas. Bahkan ada beberapa daerah yang sebenarnya tidak terdampak, tetap diakomodir kegiatannya, meski di luar kegiatan bencana. Nah, ini mohon nanti mohon dikoreksi kembali,” ujar Fadhlullah.

Lebih lanjut, Fadhlullah juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan sapi untuk tradisi meugang Ramadan yang sakral bagi masyarakat Aceh serta berharap bantuan serupa dapat kembali diberikan pada meugang Idulfitri mendatang.

“kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi untuk meugang Ramadan. Tradisi ini sangat sakral bagi masyarakat Aceh. Kami berharap bantuan serupa juga dapat diberikan kembali pada meugang Idulfitri mendatang,” ujar Fadhlullah.(*)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Pemkab Pulau Buru Kirim 2.000 Botol Minyak Kayu Putih untuk Korban Bencana Aceh

Parlementarial

Pimpinan DPRA Sampaikan Masukan Soal RUU Pemerintah Aceh,Tiga Isu Jadi Perhatian

Parlementarial

Komisi V DPRA Tolak Perubahan JKA Mulai Mei 2026, Sebut Kebijakan Sepihak dan Berpotensi Picu Konflik

Pemerintah Aceh

Sambut Baik Kapolda Irjen Ruddi, Gubernur Mualem: Mari Sama-sama Bangun Aceh

Parlementarial

Wakil Ketua DPRA Sebut Perlu Kebersamaan Membangun Bireuen

Parlementarial

Investasi Aceh: Antara Potensi Besar dan Kepercayaan yang Belum Tumbuh

Parlementarial

Anggota DPRA Irpannusir Usul Dana JKA Dipermanenkan agar tak Diutak-atik

Parlementarial

DPRA Tetapkan 3 Raqan Usul Inisiatif, Soal Apa Saja?