Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pusat mulai menjajaki kerja sama dalam pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung berbagai sektor pembangunan di daerah.
Hal itu dibahas dalam audiensi Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syeh Muharram) bersama Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil dengan jajaran BMKG di Aula Dekranasda Aceh Besar, Rabu (7/10/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Raden Rara Rima Eryani, S.H., S.E., M.Ec.Dev., jajaran Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda sekaligus Koordinator UPT BMKG Provinsi Aceh, serta Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP.
Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menyambut baik rencana kerja sama tersebut karena informasi dan layanan BMKG dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sektor pertanian, perikanan, serta menghadapi potensi kekeringan dan perubahan cuaca.
“Kehadiran dan dukungan BMKG sangat penting bagi Aceh Besar. Informasi cuaca dan iklim dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan potensi pertanian dan perikanan, termasuk dalam mengantisipasi kekeringan sehingga masyarakat dapat mengambil langkah yang lebih tepat,” kata Syeh Muharram.
Menurutnya, kerja sama tersebut perlu ditindaklanjuti secara konkret dengan melibatkan perangkat daerah terkait agar informasi yang dimiliki BMKG dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat secara lebih mudah.
“Kita berharap BMKG dapat bersinergi dengan dinas-dinas terkait di Aceh Besar. Dengan begitu, informasi yang diberikan tidak hanya berhenti di tingkat pemerintah, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat dan membantu mereka dalam menjalankan aktivitasnya,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Syeh Muharram juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam setiap pelaksanaan pembangunan di Aceh Besar. Ia meminta agar setiap program pembangunan yang masuk ke wilayah Aceh Besar tetap memperhatikan kewenangan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
“Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Aceh Besar, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi, harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten. Ini penting agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Raden Rara Rima Eryani menyatakan kesiapan BMKG untuk membangun kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat mencakup berbagai sektor yang membutuhkan dukungan informasi cuaca, iklim, maupun kondisi geofisika.
“BMKG siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam berbagai sektor. BMKG tidak hanya berkaitan dengan kebencanaan, tetapi juga mendukung program-program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan sektor lainnya,” kata Rima.
Ia menjelaskan, pemanfaatan informasi BMKG dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi cuaca dan iklim, termasuk untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta mengantisipasi dampak kekeringan.
“Informasi BMKG dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi perikanan, mendukung sektor pertanian, sekaligus membantu pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi dampak kekeringan,” ujarnya.(*)
Editor: Redaksi
